KULONPROGO-DINKOPUKM. Guna meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan ketangguhan perekonomian bangsa, ketersediaan Data pelaku KUMKM menjadi sangat penting bagi pemerintah dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan, dan lokasi usaha. Data juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukaan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan KUMKM serta sebagai dasar perumusan kebijakan.
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector dalam program pemberdayaan UMKM dan Koperasi, memiliki mandat untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengelola basis data tunggal bagi UMKM. Untuk mewujudkan Data Tunggal KUMKM, perlu dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM).
Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, yang dipimpin oleh Iffah Mufidati, SH, MM, mempersiapkan untuk melaksanakan pendataan UMKM dan Koperasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, hal tersebut diawali dengan pendaftaran petugas enumerator pada setiiap Kalurahan dan Kelurahan. Agar bisa memenuhi target pencapaian pendataan sekitar 49 ribu, tentunya kebutuhan petugas enumerator juga harus seimbang dengan jumlah yang akan didata di 87 Kelurahan dan 1 Kalurahan, yaitu dibutuhkan petugas enumerator sejumlah 98 orang.
Profesi enumerator atau sering disebut petugas enumerator adalah petugas pencacah atau periset yang bertugas mengumpulkan data kolektif atau wawancara dari pintu ke pintu.
Menindaklanjuti hal tersebut pada Senin (18/4/2022) Dinas Koperasi UKM melaksanakan rapat untuk perekrutan petugas enumerator. Rapat dipimpin oleh Sekretaris (Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM), didampingi oleh Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Ir. Ambar Utami Renaningsih, M.MA), dan ikut hadir segenap Sub Koordinator serta panitia lainnya.
Perlu untuk diketahui bahwa kualitas data hasil pendataan lengkap Koperasi dan UMKM juga turut ditentukan oleh kemampuan para petugas verifikator dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan isian kuesioner PL-KUMKM tahun 2022. Guna mewujudkan pelaksanaan tugas verifikasi yang baik, diperlukan suatu pedoman standar yang dapat dijadikan sebagai rujukan.
Hasil dari pendataan yang dilakukan oleh petugas enumerator akan dicek langsung oleh petugas verifikator. Pengecekan tersebut antara lain:
- Kriteria tentang UMKM yang didata, yaitu usaha non pertanian
- menggunakan bangunan tempat usaha yang menetap (pada bangunan tempat usaha atau campuran)
- Enumerator wajib mengisi seluruh variabel data mandatory dan paling sedikit 30 persen variabel data non mandatory.
Perlu untuk diketahui pula bahwa sebelum petugas enumerator melaksanakan tugasnya, akan dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek). Pelaksanaan bimtek itu sendiri akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk 3 (tiga) kelompok.
Diharapkan dengan dilakukannya bimtek terlebih dahulu, para petugas enumerator siap untuk menjalankan tugas selama 5 bulan terhitung dari bulan Mei hingga September 2022.